Warga Batam, KPK Diminta Usut Tuntas Makelar Lahan - Amjoi : Asossiasi Media Dan Jurnalis Online Indonesia

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Selasa, 19 Juni 2018

Warga Batam, KPK Diminta Usut Tuntas Makelar Lahan

Amjoi.group (Batam) Kepri Warga Kota Batam meminta kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar mengungkap makelar mafia lahan bagi perusahaan – perusahaan raksasa yang mendapatkan pengalokasian lahan dari BP Batam yang pada kenyataannya lahan tersebut bukan di bangun malah di perjual belikan dalam bentuk kavling dengan harga kian melambung tinggi untuk meraib keuntungan yang sebesar – besarnya.

Anehnya lagi, sebelum BP Batam mengalokasikan lahan kepada pihak pengembang pada fakta di lapangan bahwa masyarakat sudah terlebih dahulu mendirikan bangunan rumah di atas lahan tersebut, tetapi dengan dalil ancaman penggusuran warga pun di berikan dua pilihan yaitu : memilih di putihkan atau di gusur.

Warga Batam, KPK Diminta Usut Tuntas Makelar Lahan
Rincian jumlah warga Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong Kota Batam yang telah melakukan pembayaran, dimana sebelumnya warag sudah terlebih dahulu mendirikan bangunan rumah di atas lahan tersebut (19/06/2018)/Amjoi.group(SS).

Karena tidak ada lagi pilihan dan takut akan di gusur masyarakat pun memenuhi permintaan pihak pengusaha dengan membayar harga lahan Rp. 280.000/m2 bahkan sampai harga Rp.700.000/m2 dengan tanda bukti kwitansi dan stempel serta tanda tangan dari pihak perusahaan.

”Mereka hanya menyerahkan bukti Kwitansi Pembayaran lunas pembelian Kavling, sedangkan dokumen – dokumen lainnya tidak di serahkan, malah warga di hadapkan kekantor Natoris dengan meminta tambahan biaya untuk penerbitan Akte jual beli/peralihan hak serta meminta biaya pembuatan Sertipikat” kata salah seorang warga Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong Kota Batam.

Dia juga menambahkan bahwa pihak perusahaan sama sekali tidak ada melakukan pembangunan seperti semenisasi jalan dan drainase semua berasal dari APBD Kota Batam, sedangkan bangunan rumah milik masyarakat adalah didirikan oleh warga sendiri dengan menggunakan biaya masing – masing, ungkapnya.

” Kami sebagai masyarakat Kota Batam meminta kepada KPK agar mengusut tuntas makelar lahan di BP Batam, akibat ulah para pengusaha yang memperjual belikan lahan, sehingga warga banyak di rugikan bahkan tidak bisa melakukan pengurusan sertipikat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam secara pribadi” ungkapnya lagi pada media ini.

Harapan kami kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan audit di kantor BP Batam terhadap nama – nama perusahaan pemilik lahan yang telah memperjual belikan lahan/Kavling di Kota Batam, tutupnya. (SS)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages